Kalangan Komisi IX DPR menyatakan kekecewaannya lantaran isu mobil nasional bekerja sama dengan perusahaan mobil  Malaysia lebih menonjol ketimbang masalah TKI. “Saya agak menyesal  ternyata lawatan Presiden Joko Widodo ke Malaysia tidak ada pembicaraan terkait bagaimana sikap Indonesia menegur kepada pemerintah Malaysia. Khususnya terkait  dengan pelecehan ataupun tindakan-tindakan rasialis kepada TKI. Yang lebih menonjol pembahasan soal mobil dan hubungan kerja sama antar Menteri Indonesia dan Menteri Malaysia,” kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf sebelum mengikuti rapat paripurna Senin (9/2) sore.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, perbaikan kerja sama terkait pengiriman TKI ini sangat bagus karena pengiriman TKI nonformal atau illegal sudah di stop. Karena itu dia menyatakan  sebaiknya kita mengirimkan TKI formal.

Tetapi kata Dede, selama lawatan Presiden dan pembicaraan dengan PM Malaysia, tampaknya tidak mendengar pernyataan  pemerintah yang tegas terkait maslah TKI yang sekarang ramai dibicarakan, terakhir pelecehan  terhadap TKI dalam iklan media Malaysia.

“Saya merasa kecewa dan anggota Komisi IX juga merasa kecewa, karena isu ini mendapat  tanggapan luas di masyarakat. Pelecehan terhadap TKI juga merupakan isu yang menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia,” tegas mantan Wagub Jabar ini.

Langkah-langkah pemerintah yang perlu dilakukan adalah perubahan atau pemutihan TKI sebanyak 150 ribu dan 100 ribu lagi merupakan TKI illegal di Malaysia. TKI illegal maksudnya dokumen-dokumennya telah mati , tidak bisa diperpanjang. “Oleh karena itu saya minta  agar Kementerian juga meneruskan program pemutihan. Ternyata ada biaya sebesar 200 ringgit atau sama dengan Rp 600 ribu per kepala. Biaya ini harus dipersiapkan oleh negara bukan memberatkan kepada TKI,” kata Dede Yusuf menambahkan. (mp, ds,ss)/foto:naefurodji/parle/iw.